TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta tengah menunggu persetujuan DPRD ihwal penetapan nilai tarif integrasi transportasi JakLingko. Dewan telah dua kali menggelar rapat dengan Dinas Perhubungan DKI, tetapi tak kunjung membuahkan keputusan.
Rapat terakhir dihelat pada Rabu, 16 Maret 2022. Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Ismail ogah memutuskan nilai tarif integrasi di hari itu, karena dua bos BUMD tidak menghadiri rapat.
"Harus dilakukan satu pertemuan lagi yang lengkap dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan," kata dia saat membuka rapat di Ruang Serbaguna DPRD, Jakarta Pusat lusa lalu.
Sebenarnya rapat dihadiri Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo dan Direktur Utama PT JakLingko Indonesia Muhamad Kamaluddin.
Perwakilan tiga BUMD DKI di bidang transportasi juga datang, yakni Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochammad Yana Aditya, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Roy Rahendra, dan Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra.
Ada juga Direktur Dukungan Bisnis PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman. Namun, dewan bersikukuh harus direktur utama yang bertatap muka langsung dalam rapat tersebut.
Sejumlah awak media menjajal aplikasi super untuk memasuki Stasiun LRT Pegangsaan II saat uji coba Kartu pintar Jak Lingko dan Aplikasi Super untuk integrasi transportasi di Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 4 Oktober 2021. Perluasan uji coba ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun ini sehingga seluruh akses halte dan stasiun transportasi dapat terhubung melalui kartu dan aplikasi JakLingko Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Dishub DKI sebelumnya mengusulkan tarif integrasi maksimal Rp 10 ribu. Nilai ini berlaku apabila warga menggunakan lebih dari satu transportasi, antara bus Transjakarta, kereta MRT atau LRT Jakarta.
Misalnya, warga berangkat dari Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, menuju Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat seharga Rp 14 ribu. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke kawasan Harmoni, Jakarta Pusat menggunakan bus transjakarta dengan biaya Rp 3.500.
Jika memanfaatkan program tarif integrasi, maka dia hanya perlu merogoh kocek Rp 10 ribu. "Jadi ada diskon Rp 7.500," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo.
Selanjutnya: Tarif Integrasi Bikin Rugi?
